Headlines News :
Home » » OPINI : Persidangan 2 Aktivis Tegal : Insiden Penurunan Bendera dan Intervensi Walikota Tegal

OPINI : Persidangan 2 Aktivis Tegal : Insiden Penurunan Bendera dan Intervensi Walikota Tegal

Written By Catatan Desky Danuaji on Jumat, 13 Februari 2015 | 21.57



Setelah diamankan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) pada 8 Oktober 2014 tentang dugaan terhadap Undang-undang Iformasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dua aktivis Tegal Agus Slamet (NGO Humanis)  dan Komarudin (LSM AMUK) kini tengan menjalani proses persidangan. Mulai tanggal 22 Desember 2014, setiap pekan pada hari senin mereka melaksanakan sidang tersebut.

Dari beberapa sidang yang telah dilaksanakan, ada salah satu sidang yang sangat menyita perhatian publik. Yakni sidang pada hari Senin 9 Februari 2015 kemarin. Karena di dalamnya memuat agenda pemanggilan terhadap tiga saksi korban. Mereka adalah orang yang merasa dirugikan oleh potingan Agus Slamet dan Komarudin. Yang membuat publik geger adalah lantaran yang dipanggil itu beberapa diantaranya adalah Hj. Siti Masitha Suparno (Walikota Tegal) dan H. Amir Mirza, SE. (Pelapor).

Dua orang yang sempat membuat Kota Tegal geger itu secara bersamaan dihadirkan pada hari itu di persidangan. Umumnya masyarakat yang hadir ingin melihat proses pengadilan, disisi lain mereka juga ingin melihat secara langsung Walikota Tegal dan Mantan tim pemenangan Walikota yang dinilai arogan itu.

Persidangan berjalan lancar, walaupun si beberapa sesi waktu terdengan teriakan “Huu...” dari peserta sidang yang hadir saat saksi korban salah berbicara atau dianggap plin-plan terhadap pernyataannya.

Pengerahan SKPD

Hal yang berbeda nampak di persidangan hari itu. Pada pukul 09.00 WIB yang notabene jam kerja, ruang persidangan sebagian dipenuhi oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas-dinas dan Badan-badan yang ada di Kota Tegal.

Ini jelas sangat janggal dan bertentangan dengan visi pelayanan prima yang digaungkan oleh Walikota Tegal. disaat masyarakat umum butuh pelayanan pemerintahan. Para PNS itu justru meninggalkan pelayanan kepada masyarakat  dengan lebih memilih menghadiri persidangan.

Hal ini jelas merupakan pelanggaran peraturan perundangan, dan parahnya ini dilakukan secara “berjamaah”. Seperti ada instruksi yang terstruktur dan sistematis melihat hadirnya PNS itu, yang rata-rata ternyata  adalah para Kepala Dinas lingkup Kota Tegal. Rupanya PNS itu lebih memilih tunduk dan patuh hanya pada personal Walikota, bukan pada peraturan Perundangan yang berlaku. 

Jika sudah ini yang terjadi, maka dibutuhkan peran serta DPRD dalam hal pengawasannya terhadap eksekutif. Namun sejauh ini belum ada yang berani bicara menanggapi hal itu.

Insiden Penurunan Bendera Merah Putih di depan  PN

Ketika berlangsungnya sidang, mahasiswa dari berbagai Universitas yang ada di Tegal dan sekitarnya mengadakan aksi solidaritas terhadap dua aktivis itu. Mereka berorasi menyuarakan pembebasan demi keadilah Agus Slamet dan Udin AMUK.

Ada hal yang menarik dalam aksi mahasiswa ini. Media ramai memberitakan adanya aksi penurunan bendera oleh mahasiswa. karena informasinya masih parsial, masyarakat memaknai bahwa penurunan sebagai pelepasan atau diturunkan secara total. Padahal bukan itu.

Penurunan bendera yang dimaksudkan adalah menurunkan bendera menjadi setengah tiang sebagai simbol berkabung. Karena Walikota Tegal, melalui mantan tim pemenangannya lebih memilih melakukan pendekatan kekuasaan yang menyakiti nilai-nilai kemanusiaan daripada pendekatan kepemimpinan yang mengandung nilai kebijaksanaan.

Penurunan bendera menjadi setengan tiang, juga disalahpahami oleh jajaran hakim di Pengadilan Negeri (PN). Mereka berasusmsi, penurunan bendera tersebut sebagai penghinaan terhadap institusi PN. Maka perlu diketahui, bahwa bendera merah putih merupakan simbol NKRI, bukan simbol PN. Posisi PN hanya salah satu bagian yang ada di dalamnya.

Jadi penurunan bendera menjadi setengah tiang itu bukanlah meniadakan simbol negara, atau merendahkan institusi PN, namun semata mata merupakan tindakan untuk menyatakan berkabung, atas kekuasaan dan Hukum yang kurang berpihak terhadap kemanusiaan.

Intervensi Walikota Tegal

Intervensi, dalam Kamus Besar Bahasisa Indonesia  diartikan sebagai upaya melakukan campur tangan terhadap suatu perselisihan atau permasalahan tertentu. Tentu, campur tangan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan atau tupoksi dalam hal itu.

Ungkapan Walikota pada akhir kesaksian yang merupakan Himbauan kepada Hakim PN dapat diartikan sebagai Intervensi. Dalam kalimatnya, “Saya Menghimbau kepada Yang Mulia untuk menghukum dua terdakwa dengan hukuman yang seberat-beratnya”. Jelas tertera sebuah himbauan kepada Hakim PN.

Himbauan, adalah seruan perintah yang lazimnya dilakukan oleh pemimpin kebada bawahannya, misalkan kepala pemerintahan kepada bawahannya atau rakyatnya. Namun pada posisi persidangan, Walikota Tegal berdiri sebagai saksi korban, bukan sebagai jabatan walikota. Dan yang memimpin di dalam proses persidangan tentu adalah Hakim.

Maka bahasa himbauan yang diutarakan Hj. Siti Masitha kepada Hakim di dalam persidangan dapat diartikan sebagai intervensi. Karena menghimbau berarti memerintah, akan berbeda manakala Walikota Tegal memilih kata “memohon” yang berarti meminta.

Di persidangan, posisi Walikota bukan sebagai pemimpin sidang. Maka tidak layak ia melakukan perintah kepada Hakim Pemimpin sidang. Kecuali jika dia sudah keluar sidang dan berada di pemerintahan, maka ia berhak melakukan perintah terhadap bawahannya.

Oleh : Desky Danu Aji
Penulis adalah Pegiat Forum Diskusi Centrum Intelektual Study Kota Tegal
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. RADAR SEBAYU - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template