Setelah diamankan oleh
jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) pada 8 Oktober 2014
tentang dugaan terhadap Undang-undang Iformasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE), dua aktivis Tegal Agus Slamet (NGO Humanis) dan Komarudin (LSM AMUK) kini tengan
menjalani proses persidangan. Mulai tanggal 22 Desember 2014, setiap pekan pada
hari senin mereka melaksanakan sidang tersebut.
Dari beberapa sidang
yang telah dilaksanakan, ada salah satu sidang yang sangat menyita perhatian
publik. Yakni sidang pada hari Senin 9 Februari 2015 kemarin. Karena di
dalamnya memuat agenda pemanggilan terhadap tiga saksi korban. Mereka adalah
orang yang merasa dirugikan oleh potingan Agus Slamet dan Komarudin. Yang
membuat publik geger adalah lantaran
yang dipanggil itu beberapa diantaranya adalah Hj. Siti Masitha Suparno
(Walikota Tegal) dan H. Amir Mirza, SE. (Pelapor).
Dua orang yang sempat
membuat Kota Tegal geger itu secara bersamaan dihadirkan pada hari itu di
persidangan. Umumnya masyarakat yang hadir ingin melihat proses pengadilan,
disisi lain mereka juga ingin melihat secara langsung Walikota Tegal dan Mantan
tim pemenangan Walikota yang dinilai arogan itu.
Persidangan berjalan
lancar, walaupun si beberapa sesi waktu terdengan teriakan “Huu...” dari
peserta sidang yang hadir saat saksi korban salah berbicara atau dianggap
plin-plan terhadap pernyataannya.
Pengerahan
SKPD
Hal yang berbeda nampak
di persidangan hari itu. Pada pukul 09.00 WIB yang notabene jam kerja, ruang
persidangan sebagian dipenuhi oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yang terdiri dari Dinas-dinas dan Badan-badan yang ada di Kota Tegal.
Ini jelas sangat
janggal dan bertentangan dengan visi pelayanan prima yang digaungkan oleh
Walikota Tegal. disaat masyarakat umum butuh pelayanan pemerintahan. Para PNS
itu justru meninggalkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih memilih menghadiri persidangan.
Hal ini jelas merupakan
pelanggaran peraturan perundangan, dan parahnya ini dilakukan secara
“berjamaah”. Seperti ada instruksi yang terstruktur dan sistematis melihat
hadirnya PNS itu, yang rata-rata ternyata
adalah para Kepala Dinas lingkup Kota Tegal. Rupanya PNS itu lebih
memilih tunduk dan patuh hanya pada personal Walikota, bukan pada peraturan
Perundangan yang berlaku.
Jika sudah ini yang
terjadi, maka dibutuhkan peran serta DPRD dalam hal pengawasannya terhadap
eksekutif. Namun sejauh ini belum ada yang berani bicara menanggapi hal itu.
Insiden
Penurunan Bendera Merah Putih di depan
PN
Ketika berlangsungnya
sidang, mahasiswa dari berbagai Universitas yang ada di Tegal dan sekitarnya
mengadakan aksi solidaritas terhadap dua aktivis itu. Mereka berorasi
menyuarakan pembebasan demi keadilah Agus Slamet dan Udin AMUK.
Ada hal yang menarik
dalam aksi mahasiswa ini. Media ramai memberitakan adanya aksi penurunan
bendera oleh mahasiswa. karena informasinya masih parsial, masyarakat memaknai
bahwa penurunan sebagai pelepasan atau diturunkan secara total. Padahal bukan
itu.
Penurunan bendera yang
dimaksudkan adalah menurunkan bendera menjadi setengah tiang sebagai simbol
berkabung. Karena Walikota Tegal, melalui mantan tim pemenangannya lebih
memilih melakukan pendekatan kekuasaan yang menyakiti nilai-nilai kemanusiaan
daripada pendekatan kepemimpinan yang mengandung nilai kebijaksanaan.
Penurunan bendera
menjadi setengan tiang, juga disalahpahami oleh jajaran hakim di Pengadilan
Negeri (PN). Mereka berasusmsi, penurunan bendera tersebut sebagai penghinaan
terhadap institusi PN. Maka perlu diketahui, bahwa bendera merah putih
merupakan simbol NKRI, bukan simbol PN. Posisi PN hanya salah satu bagian yang
ada di dalamnya.
Jadi penurunan bendera
menjadi setengah tiang itu bukanlah meniadakan simbol negara, atau merendahkan
institusi PN, namun semata mata merupakan tindakan untuk menyatakan berkabung,
atas kekuasaan dan Hukum yang kurang berpihak terhadap kemanusiaan.
Intervensi
Walikota Tegal
Intervensi, dalam Kamus
Besar Bahasisa Indonesia diartikan sebagai
upaya melakukan campur tangan terhadap suatu perselisihan atau permasalahan
tertentu. Tentu, campur tangan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak
mempunyai kewenangan atau tupoksi dalam hal itu.
Ungkapan Walikota pada
akhir kesaksian yang merupakan Himbauan kepada Hakim PN dapat diartikan sebagai Intervensi. Dalam
kalimatnya, “Saya Menghimbau kepada Yang Mulia untuk menghukum dua terdakwa
dengan hukuman yang seberat-beratnya”. Jelas tertera sebuah himbauan kepada
Hakim PN.
Himbauan, adalah seruan
perintah yang lazimnya dilakukan oleh pemimpin kebada bawahannya, misalkan
kepala pemerintahan kepada bawahannya atau rakyatnya. Namun pada posisi
persidangan, Walikota Tegal berdiri sebagai saksi korban, bukan sebagai jabatan
walikota. Dan yang memimpin di dalam proses persidangan tentu adalah Hakim.
Maka bahasa himbauan
yang diutarakan Hj. Siti Masitha kepada Hakim di dalam persidangan dapat
diartikan sebagai intervensi. Karena menghimbau berarti memerintah, akan
berbeda manakala Walikota Tegal memilih kata “memohon” yang berarti meminta.
Di persidangan, posisi
Walikota bukan sebagai pemimpin sidang. Maka tidak layak ia melakukan perintah
kepada Hakim Pemimpin sidang. Kecuali jika dia sudah keluar sidang dan berada
di pemerintahan, maka ia berhak melakukan perintah terhadap bawahannya.
Oleh
: Desky Danu Aji
Penulis
adalah Pegiat Forum Diskusi Centrum Intelektual Study Kota Tegal



0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !